Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menggeledah sejumlah ruang kerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo di Dumai, terkait penyelidikan dugaan Korupsi jasa tunda pandu kapal di perairan laut Dumai, Rabu 15 April 2026.
Penggeledahan ini merupakan tindakan lanjutan dari pengusutan dugaan Korupsi yang telah dimulai sejak tahun lalu, terkait perintah Penyelidikan Februari 2025 perihal dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Jasa Pandu dan Tunda serta Jasa Kepelabuhanan lainnya pada Perairan Laut Dumai Tahun 2015-2022 yang kini ditingkatkan menjadi penyidikan.
Dalam proses Penyelidikan dugaan Korupsi ini, Jaksa sudah meminta keterangan dari 17 orang saksi, diantaranya dari KSOP, BUP pelaksanaan pandu tunda, Distrik Navigasi termasuk dari ahli 3 orang hingga dari bagian keselamatan pelayaran, lalu lintas laut dan kenavigasian.
Menyambut hal ini, DPD KNPI Dumai selaku Organisasi Pemuda yang berperan penting dalam kemajuan Daerah, memberikan apresiasi setinggi mungkin terhadap langkah yang dilakukan Kejati Riau.
Melalui Ketua Harian DPD KNPI Dumai, Andi Qadri ST mengatakan ke awak media, bahwa langkah yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau hari ini selaras dengan visi misi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Andi menjelaskan " terbatasnya akses informasi kegiatan perairan laut merupakan kesempatan bagi oknum dan perusahaan tertentu untuk mencoba mengambil keuntungan lebih secara ilegal dari kegiatan perairan laut, terkhusus kegiatan Jasa Tunda Pandu Kapal Laut".
Andi menambahkan " Dugaan Korupsi ini bisa membuka tabir, sejauh mana aktifitas Jasa Tunda Pandu kapal laut di Kota Dumai berpotensi menambah Keuangan Negara, dan kami minta Kejati Riau periksa juga seluruh BUP yang saat ini beroperasi di Kota Dumai, mulai dari KBS, SLUP, PTB, dan BPI karena jika salah satu dugaannya adalah menghindari kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) maka Badan Usaha Pelabuhan ( BUP ) sebagai pelaksana kegiatan berpotensi terlibat langsung dalam aktifitas tersebut".
" Letak Geografis Kota Dumai yang merupakan salah satu pintu masuk Perdagangan International di Selat Malaka, tentu jadi dasar perhitungan, karena banyaknya kapal keluar masuk di perairan laut Dumai".Pungkas Andi
Di sisi berbeda Ketua DPD KNPI Dumai, Nanda Aulia Rahmat menegaskan. " Dugaan Korupsi ini merupakan tanggung jawab KSOP Dumai sebagai badan pengawasan di perairan laut, dan kami minta Kejati Riau periksa persoalan dugaan korupsi dan tindak pidana lain dari aktifitas perairan laut yang ada di Kota Dumai, karena sudah tabu di kalangan masyarakat Dumai, banyak dugaan aktifitas Ilegal yang terjadi di Kota Dumai, tapi sampai hari ini KSOP Dumai diduga melakukan pembiaran ( Tutup Mata )" Tegas nanda
"Dengan tindakan penggeledahan ini, semoga menjadi langkah awal Kejati Riau dalam membersihkan perairan laut Dumai dari kegiatan ilegal lainnya yang sangat merugikan Negara, dan meminta Inspektorat serta Kementrian Perhubungan untuk turun langsung ke Kota Dumai melakukan audit terhadap KSOP Dumai yang diduga melakukan pembiaran dalam kebocoran PNBP di perairan wajib pandu kelas 1 Dumai". Tutup Nanda
