Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Dumai kembali menjadi sorotan. Perusahaan yang memiliki sejumlah fasilitas dan aset penunjang usaha tersebut dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi yang tersedia, termasuk fasilitas batching plant yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan maupun daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Mawardi, salah satu tokoh pemuda Sungai Sembilan. Menurutnya, persoalan batching plant semestinya menjadi pekerjaan rumah utama bagi jajaran manajemen PT Pembangunan Dumai, khususnya Direktur PT Pembangunan Dumai, Andika Fithrian, ST, untuk melakukan pembenahan dan mengupayakan agar fasilitas tersebut dapat kembali produktif.
“Yang menjadi PR direktur itu seharusnya bagaimana membenahi dan menyehatkan kembali batching plant BUMD yang mangkrak. Fasilitas itu ada dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan daerah. Jangan sampai aset yang ada justru tidak memberikan manfaat,” ujar Mawardi.
Ia menilai perhatian manajemen seharusnya diarahkan terlebih dahulu pada pembenahan aset dan fasilitas usaha milik BUMD yang belum optimal.
Menurutnya, upaya menghidupkan kembali fasilitas yang berpotensi menghasilkan pendapatan harus menjadi bagian dari prioritas perusahaan sebelum memperluas perhatian pada persoalan lain.
“Jangan malah sibuk mengurus persoalan parkir yang notabene sudah lama dikelola masyarakat tempatan. Kalau memang ada persoalan, tentu bisa dicari jalan keluar melalui komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat. Tetapi aset BUMD yang mangkrak dan tidak produktif itu juga harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Kritik terhadap manajemen semakin menguat ketika fasilitas yang seharusnya dapat mendukung pendapatan perusahaan dinilai belum memberikan manfaat maksimal.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemegang saham untuk melihat sejauh mana target pengelolaan aset dan peningkatan kinerja BUMD telah dijalankan oleh jajaran direksi.
Sorotan lain turut muncul terkait pengelolaan fasilitas yang bersinggungan dengan aktivitas masyarakat. Insiden masyarakat yang terlibat adu jotos di area parkiran PT IBP menjadi perhatian dan dinilai semestinya tidak hanya dilihat sebagai persoalan individu, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap pola komunikasi, koordinasi serta pengambilan kebijakan di lapangan.
“Kalau masyarakat sampai harus adu jotos di area parkiran, tentu ini tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan perkelahian semata. Harus dilihat juga bagaimana pengambilan kebijakan dan keputusan yang dilakukan sehingga persoalan seperti itu bisa terjadi,” ujar Mawardi.
Menurut Mawardi, pemegang saham perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja PT Pembangunan Dumai, mulai dari optimalisasi aset, pengelolaan batching plant, strategi peningkatan pendapatan hingga persoalan yang muncul dalam hubungan dengan masyarakat.
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan kepemimpinan dalam mencapai target dan membenahi perusahaan, opsi pergantian direktur dinilai layak dipertimbangkan.
“Ini menjadi momentum bagi pemegang saham untuk mengevaluasi kepemimpinan PT Pembangunan Dumai. Kalau kinerja perusahaan dinilai tidak berkembang, fasilitas tidak optimal, kemudian muncul persoalan di lapangan, tentu kepemimpinan harus dipertanyakan,” katanya.
Publik kini menunggu langkah konkret pemegang saham PT Pembangunan Dumai dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Persoalan batching plant yang dinilai mangkrak, optimalisasi aset, pengawasan di lapangan hingga hubungan dengan masyarakat semestinya menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh agar BUMD tersebut tidak sekadar memiliki fasilitas dan aset, tetapi mampu mengelolanya secara produktif, profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
