Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai yang menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.19.117.816.346,00 untuk memperbaiki Jalan Soekarno-Hatta menuai kritik keras. Pasalnya, ruas jalan tersebut berstatus sebagai jalan nasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penilaian kritis ini disampaikan oleh Aktivis Kota Dumai, Faisal Firdaus. Ia menilai fenomena ini sebagai bentuk kegagalan komunikasi birokrasi Pemko Dumai dengan kementerian terkait.
“Ini membuktikan ketidakmampuan komunikasi Pemerintah kota ke pusat terkait permasalahan jalan Nasional yang ada di kota Dumai”. Ujar Faisal
Ia bahkan menduga ada indikasi permainan dalam proyek jalan Nasional yang menghabiskan uang Masyarakat Dumai tersebut, ia menduga penunjukan pemenang proyek yang berisial “Ni” selalu menjadi pihak pemenang dalam proyek proyek besar di Dumai. Menurutnya, jika alasan utama perbaikan adalah urgensi keselamatan masyarakat, Jalan Lintas Purnama jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan karena telah banyak memakan korban jiwa.
“Wajar kita menduga ada permainan, Kontraktor Pengerjaan proyek juga diduga yang mengerjakan proyek bantaran sungai Dumai, bahkan proyek pengerjaan jalan yang menyebabkan laka tunggal beberapa waktu lalu di purnama juga diduga oleh kontraktor yang sama”. Lucu saja alasan pembangunan jalan karena keselamatan pengguna jalan tapi kontraktor yang ditunjuk proyeknya pernah menjadi lokasi laka”, Jelas Faisal
“Sepanjang Jalan Soekarno Hatta itu minim penerangan harusnya itu yang menjadi tanggung jawab daerah bukan malah mengajukan Mega proyek pembangunan jalan Nasional ditengah efesiensi ini”,tambah Faisal
Faisal menilai ruas Jalan Lintas Purnama yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, khususnya jalan lingkar parit kitang, harusnya menjadi prioritas utama yang disegerakan pengerjaannya karena sudah disuarakan masyarakat sejak lama, ia mengungkapkan jika Dumai surplus keuangan baiknya prioritas kan jalan parit kitang
“Kalau alasannya keselamatan, berikan datanya di titik pengerjaan itu pernah ada korban jiwa dan bandingkan dengan jalan purnama yang sudah rutin kita dengar ada laka, Parit Kitang yang sudah disuarakan sejak dulu juga harusnya di prioritaskan, kalau niatnya mau membantu. Kami menilai alasan keselamatan bukanlah yang utama namun kita menduga ada permainan dalam proyek ini baik dugaan penunjukan kontraktor maupun dugaan fee proyek”. Tambahnya
Lebih lanjut, Faisal mengingatkan Pemko Dumai agar tidak bersikap sembrono dalam mengelola uang rakyat. Ia menyinggung sejumlah proyek ambisius masa lalu yang berujung pada kegagalan dan pemborosan anggaran, di antaranya:
Pembangunan Kios Janur Kuning: Terpaksa dirubuhkan karena dibangun di atas badan parit karena kajian yang tidak matang
Kampung Kuliner Jaya Mukti: Saat ini berada di ambang penutupan dan beberapa bagian telah disegel.
Pasar : Pasar Kelakap Tujuh yang saat ini kurang aktif , Hingga pasar lepin yang saat ini kosong pedagang
Deretan kegagalan proyek ini, menurut Faisal memunculkan spekulasi kuat di tengah masyarakat bahwa Pemko Dumai terlalu “baik” kepada pihak kontraktor hingga mencarikan pekerjaan untuk mereka meskipun belum mendesak untuk Masyarakat.
Meski melontarkan kritik keras, Faisal menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap pembangunan. Namun, ia menekankan agar setiap rupiah uang rakyat yang digunakan harus dilandasi kajian yang matang, transparan, dan memberikan manfaat langsung yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak anti terhadap pembangunan, namun pembangunan tanpa kajian sangat merugikan masyarakat”, Ujar Faisal
Sebagai bentuk Agen Of Control atas kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran ini, Faisal menyatakan akan mengambil langkah menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun ke Dumai Melakukan audit serta memeriksa seluruh proyek dikota Dumai yang selama ini diduga bermasalah.
“Sebagai bentuk tanggung jawab Agent Of Control, Kita juga segera menyurati Instansi Terkait BPK dan KPK untuk memeriksa seluruh proyek yang selama ini diduga bermasalah terutama Mega Proyek jalan Soekarno Hatta yang lagi berjalan sekarang, BPK / KPK jangan ke Dumai hanya sebagai bentuk formalitas saja serta menghabiskan anggaran perjalanan Dinas tanpa ada tindakan terukur terhadap temuan-temuan nantinya”. Tutup Faisal
