Namun, di balik euforia politik dan dukungan administratif yang sudah diketok oleh para kepala daerah, tantangan besar menghadang di depan mata: seberapa matang kesiapan Kota Dumai memenuhi kriteria ketat pembentukan ibukota provinsi baru?
A.R.Hakim Nasution S.T, salah seorang tokoh pemuda Persatuan Keluarga Tapanuli Islam (PERSAKTI) Kota Dumai menilai bahwa perjuangan ini tidak boleh hanya berhenti pada tataran wacana politis atau dokumen dukungan di atas kertas. Menurutnya, pemetaan data yang akurat dan terukur terkait syarat administratif, demografi, serta infrastruktur wajib menjadi fokus utama agar Dumai tidak gagap ketika status ibukota resmi disematkan.
"Secara geopolitik dan ekonomi perdagangan internasional, Dumai memiliki posisi yang sangat strategis. Akan tetapi, status sebagai ibukota provinsi menuntut standar yang jauh lebih tinggi baik dari sisi regulasi, kelayakan demografi, maupun ketersediaan fasilitas publik," ujar Maman Nasution Sapaan Akrabnya saat ditemui
Menakar Syarat Administratif dan Demografi
Berdasarkan regulasi penataan daerah otonom, pembentukan provinsi baru serta penentuan ibukotanya harus memenuhi sejumlah indikator krusial. Maman Nasution memaparkan bahwa secara administratif, langkah awal telah menunjukkan progres positif dengan adanya dukungan resmi dari kepala daerah di kawasan pesisir—termasuk Wali Kota Dumai yang telah menerbitkan rekomendasi persetujuan DOB.
Dari segi jumlah penduduk dan cakupan wilayah, penggabungan lima kabupaten/kota dinilai memenuhi ambang batas minimal populasi untuk sebuah provinsi baru yang mandiri. Kota Dumai sendiri, yang dihuni oleh ratusan ribu jiwa dengan pertumbuhan laju urbanisasi yang pesat, memiliki fondasi demografi yang dinamis sebagai pusat jasa, industri, dan perdagangan.
Fasilitas yang Telah Dimiliki Kota Dumai (Existing)
Sebagai kota pelabuhan utama di jalur lintas Selat Malaka, Dumai sejatinya telah memiliki beberapa keunggulan infrastruktur penopang yang mumpuni dibandingkan daerah penyangga lainnya:
• Infrastruktur Kepelabuhanan Internasional: Pelabuhan Dumai telah lama menjadi gerbang ekspor-impor dan jalur perdagangan internasional yang sibuk di pesisir Sumatra.
• Kawasan Industri dan Investasi: Dumai menunjukkan iklim investasi yang kompetitif, dengan realisasi investasi yang kuat serta keberadaan industri strategis nasional (seperti sektor perminyakan dan perkebunan).
• Fasilitas Perkotaan Dasar: Jaringan jalan arteri perkotaan, fasilitas pendidikan dasar hingga menengah, serta pusat perniagaan lokal yang terus berkembang.
PR Besar: Fasilitas yang Belum Dimiliki dan Harus Dilengkapi
Kendati memiliki modal ekonomi yang kuat, Maman mengingatkan bahwa infrastruktur eksisting saat ini dirancang untuk skala kota, bukan pusat pemerintahan provinsi. Oleh karena itu, ada sejumlah fasilitas krusial yang belum dimiliki dan harus segera dikebut pembangunannya:
1. Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi: Belum adanya kawasan terpadu (Government Center) untuk menampung Kantor Gubernur, DPRD Provinsi, serta puluhan instansi vertikal tingkat provinsi (seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Korem).
2. Fasilitas Kesehatan Skala Regional (Rujukan Utama): Perlunya peningkatan rumah sakit rujukan di Dumai menjadi fasilitas kesehatan tipe A dengan spesialisasi lengkap, termasuk Rumah Sakit bersalin yang terpadu khusus Ibu dan Anak untuk melayani warga dari 5 kabupaten/Kota.
3. Konektivitas Transportasi Darat Terintegrasi: Optimalisasi akses jalan tol dan jalur transportasi darat lintas pesisir yang menghubungkan Dumai langsung secara efisien dengan Siak, Bengkalis, Rohil, dan Meranti.
4. Pusat Logistik Berikat & Hunian ASN: Ketersediaan perumahan aparatur sipil negara (ASN) serta kawasan pusat logistik modern guna mengantisipasi ledakan mobilitas penduduk pasca-pemekaran.
5. Fasilitas Pendidikan Tinggi Negeri: Perlunya fasilitas Pendidikan Tinggi Negeri dan Politeknik Negeri yang ada di Kota Dumai untuk mendukung SDM Kota Dumai menjadi ibukota provinsi Riau Pesisir
6.Jumlah Penduduk : Diharapkan Pemerintah Kota Dumai dapat memenuhi jumlah penduduk minimal untuk menjadi Ibukota Provinsi
7.Pusat Perbankan : Dengan adanya fasilitas ini maka perputaran roda ekonomi lebih terfokus didalam kemandirian kota, sehingga memicu peningkatan aksebilitas perputaran ekonomi di bidang eksport dan Import di kota Dumai.
Seruan Tokoh Pemuda untuk Kolaborasi Nyata
Menutup pandangannya, maman Nasution mengajak seluruh elemen pemuda, akademisi, dan pemerintah daerah untuk bergandengan tangan melakukan persiapan yang dibutuhkan. Pemuda PERSAKTI, kata dia, siap berdiri di garis depan mengawal proses dan bekerjasama dengan pemerintah Kota dumai dalam mempersiapkan Dumai sebagai ibukota Provinsi.
"Provinsi Riau Pesisir adalah impian kolektif untuk pemerataan kesejahteraan. Tugas kita hari ini adalah melengkapi apa yang kurang, memperkuat data yang ada, dan memastikan Kota Dumai benar-benar siap lahir dan batin menjadi episentrum kemajuan baru di Sumatera," pungkasnya.
